Logo Pengadilan Negeri Parepare
Last Modiefied: Selasa, 11 Agustus 2020

posbakum01

posbakum02

posbakum03

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya:

A- A A+

INFORMASI SIPP 3.3.0-1
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE

logo pn parepare

RASIO PENANGANAN PERKARA SIPP
78.28 %
Note : Berbeda dengan SIPP MA (karena di MA menunggu proses sinkronisasi)
Sisa Tahun Lalu : 21|Masuk Tahun Ini : 200
Tunggakan Perkara : 48|Minutasi Tahun Ini : 173
119741
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
395
1115
112946
7900
22182
119741

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-12 05:15